WebOct 28, 2024 · Karena kelalaiannya, Henry dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Untuk menagih sanksi yang dikenakan terhadap Henry, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak … WebFeb 27, 2024 · KUP - Ketentuan Umum Perpajakan. ... TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2024. ... e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.5.0.0. Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.2. e-SPT …
Macam Sanksi Pajak
WebSri Mulyani Resmikan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Bayar Pajak aholandari 2 tahun yang lalu Artikel Terkait NITKU Berlaku 1 Januari 2024, Permudah Administrasi Pajak Anda Dengan SIP 6 bulan yang lalu Sri Mulyani Resmikan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Bayar Pajak 2 tahun yang lalu Sri Mulyani Resmikan Tarif Bunga Sanksi … WebSep 17, 2014 · Terdapat beberapa ketentuan dalam UU pajak yang menurut saya kurang tepat pelaksanaannya karena seolah membuat Wajib Pajak menjadi takut untuk berbuat … can cats take fish amoxicillin
Cek Di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak November 2024
WebDec 13, 2024 · JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan tarif bunga per bulan untuk sanksi bunga dan imbalan bunga pada periode Desember 2024 sesuai dengan amanat UU KUP yang telah diubah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penetapan tarif bunga per bulan itu tertuang dalam Keputusan … Pasal 9 ayat (2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi Baca Juga: Tahun Lalu Lupa Sampaikan SPT, Bolehkah Lapor Sekarang? WebApr 11, 2008 · Pasal 9 Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal. BAB III PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL Pasal 10 (1) can cats take human l lysine